24/05/2026
Persib bisa juara liga bukan karena slogan, tapi karena sistem. Persib Bandung dibangun dengan target jelas, manajemen profesional, pembinaan berjalan, dan tekanan publik yang terus hidup. Ketika performa buruk, bobotoh bereaksi. Ketika ada masalah, evaluasi dilakukan. Di sepak bola, hasil buruk tidak bisa ditutup pencitraan. Sementara di pemerintahan Bandung Raya, kegagalan sering cukup ditutup dengan spanduk dan seremoni.
Bandung Raya punya masalah yang terus berulang. Sampah, banjir, kemacetan, tata ruang semrawut, transportasi lemah, sampai pelayanan publik yang lambat. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi seperti berjalan sendiri-sendiri tanpa arah kawasan yang utuh. Lucunya, klub sepak bola bisa lebih kompak mengelola ekosistem dibanding pemerintah yang punya anggaran triliunan. Persib mengurus jutaan suporter dengan tekanan tinggi, sementara pemerintah sering gagal mengurus drainase depan kantor sendiri.
Persib juga hidup dari loyalitas publik, sehingga mau tidak mau harus menjaga kepercayaan. Ketika pemain tidak disiplin, bisa dicadangkan. Ketika pelatih gagal, bisa diganti. Tapi dalam birokrasi, pejabat yang gagal justru sering dipindah jabatan atau malah naik posisi. Di sepak bola ada klasemen yang jujur, sedangkan di pemerintahan yang muncul justru lomba pencitraan media sosial.
Yang menarik, bobotoh rela mengkritik Persib demi perubahan. Mereka marah karena peduli. Tapi di politik lokal, kritik sering dianggap ancaman, bukan masukan. Akibatnya, banyak kepala daerah lebih sibuk mengelola citra daripada menyelesaikan akar masalah. Persib paham satu hal penting, kepercayaan publik tidak dibangun dari narasi, tapi dari hasil di lapangan.
Mungkin sudah waktunya pemerintah di Bandung Raya belajar dari Persib. Profesionalisme, konsistensi, keberanian evaluasi, dan orientasi hasil nyata. Karena hari ini, ironi paling besar di Bandung adalah ketika klub sepak bola terlihat lebih siap, lebih terukur, dan lebih profesional dibanding sebagian pengelola daerahnya sendiri.
